Pengusahaan pengobatan gratis

Kebutuhan untuk memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat sudah sangat mendesak dibutuhkan. Pembiayaan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah strategis yang akan menjawab berbagai persoalan kesehatan yang mengikutinya.
“Jamkesmas untuk orang miskin harus segera ditingkatkan menjadi untuk seluruh rakyat agar tidak ada lagi persoalan administrasi yang menghambat seperti saat ini”, demikian ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatra Utara, Sugianto M, ketika dihubungi Sabtu (30/8) di Medan.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan alokasi dana Rp 14 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) supaya keseluruhan penduduk (populasi) bisa tercakup program tersebut. “Sekarang dana yang dialokasikan Rp 4,6 triliun, tinggal menambah Rp 10 triliun supaya siapa saja bisa berobat gratis”, katanya saat berbicara pada acara temu media di gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (29/8).
Menurut dia, usulan penambahan alokasi dana yang dihitung berdasarkan asumsi jumlah penduduk 220 juta jiwa, tingkat kesakitan 15 persen, kebutuhan rawat inap dua persen dan premi per jiwa Rp 5 ribu per bulan itu sudah disampaikan kepada Presiden dan menteri terkait.
“Ini sudah saya ajukan ke Presiden tapi belum ‘diiyakan’ karena sekarang pemerintah sedang ditagih Rp 46 triliun untuk anggaran pendidikan”, katanya. Jumlah dana yang diusulkan untuk Jamkesmas itu, kata Siti Fadilah, juga dianggap terlalu besar sehingga belum bisa langsung dipenuhi oleh pemerintah.
Menurut Sugianto lebih penting adalah jaminan kesehatan pada seluruh rakyat ini jelas akan meringankan bebas warga negara dalam menghadapi kesakitan di dalam kesulitan ekonomi saat ini. “Dengan jaminan ini maka rakyat tidak akan kuatir lagi jika sakit, karena dalam kesulitan ekonomi apapun, orang sakit pasti bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan uang”, ujarnya lagi.
Saat ini menurutnya program Jamkesmas bagi rakyat miskin banyak menghadapi hambatan di daerah dan rumah sakit. “Kalau seluruh rakyat sudah dijaminkan, maka tidak akan ada alasan untuk menghambat lagi. Semua rumah sakit tinggal melayani dan dibayar pemerintah”, demikian Sugianto.
Senada dengan itu ahli asuransi kesehatan, Hasbulah Thabrani mendukung upaya departemen kesehatan untuk memenuhi jaminan kesehatan seluruh rakyat.